Diduga Terlibat Korupsi, KPK Cekal Walikota Ambon

Diduga Terlibat Korupsi, KPK Cekal Walikota Ambon
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat konferensi pers

Forumterkininews.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk menerapkan Cegah Tangkal (Cekal) terhadap wali kota Ambon, Richard Louhenapessy.

Plt Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan, permintaan cekal terhadap Wali kota Ambon berkaitan dengan pengusutan kasus korupsi. Adapun kasus tersebut yakni persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail di Kota Ambon Tahun 2020.

“Benar, saat ini KPK sedang melakukan pengumpulan berbagai alat bukti untuk melengkapi berkas perkara penyidikan,” ujar Ali Fikri.

Menurut Ali, dalam hal ini KPK sudah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

“Pencekalan ini diperlukan agar ketika dibutuhkan keterangannya para pihak ini ada di dalam negeri. Dengan kata lain bisa hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK,” terang Ali.

Namun juru bicara berlatar belakang jaksa ini enggan menginformasikan pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Hal itu merupakan kebijakan pimpinan KPK era Firli Bahuri. Dimana pihak KPK akan mengumumkan tersangka berikut konstruksi perkara bersamaan dengan upaya paksa penangkapan dan penahanan.

“Untuk informasi lengkap perihal siapa saja pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, dugaan uraian pasal yang disangkakan, belum dapat kami sampaikan dengan detail,” ucap Ali.

“Pengumuman tersangka akan dilakukan ketika upaya paksa penangkapan disertai penahanan dilakukan,” tegasnya.

Baca Lainnya

Dakwaan Wali Kota Nonaktif Bekasi Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Bandung

Dakwaan Wali Kota Nonaktif Bekasi Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor…

Forumterkininews.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan lima terdakwa kasus dugaan penerimaan suap terkait pengadaan…
64 Persen Kasus Korupsi adalah Perkara Suap

64 Persen Kasus Korupsi adalah Perkara Suap

Forumterkininews.id, Jakarta -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan perkara tindak pidana suap yang ditangani lembaga anti-rasuah sejumlah 791 dari total 1231 merupakan…
Soal Harun Masiku, Masyarakat Diminta Langsung Lapor KPK

Soal Harun Masiku, Masyarakat Diminta Langsung Lapor KPK

Forumterkininews.id, Jakarta -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa masyarakat dan siapa pun yang mengetahui keberadaan tersangka Harun Masiku (HM) agar segera…

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *